Diskusi Publik: “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti”

poster plus

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengguna layanan seluler untuk melakukan registrasi nomor prabayarnya sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP dan nomor kartu keluarga (KK).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Selasa 31 Oktober 2017 dinyatakan sebagai awal diberlakukannya kebijakan tersebut.

Dalam siaran pers terkait peraturan tersebut, disebutkan bahwa alasan dari pemberlakuan kebijakan itu adalah peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi itu merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar, serta demi kepentingan identitas tunggal nasional (national single identity).

Registrasi wajib dilakukan oleh para pembeli kartu perdana maupun pelanggan lama. Registrasi akan diikuti dengan validasi data calon pelanggan maupun pelanggan lama berdasarkan database NIK dan KK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan tervalidasi. Jika data yang dimasukkan tidak dapat tervalidasi meskipun telah sesuai dengan yang tertera pada KTP dan KK, maka pelanggan wajib mengisi surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga pelanggan bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan.

Bagi mereka yang menolak melakukan registrasi, dampaknya adalah berupa kartu seluler yang tidak aktif dan selanjutnya akan diblokir. Adapun bagi penyelenggara jasa telekomunikasi, validasi data pengguna harus diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Jika tidak dipenuhi, ada sanksi administrasi hingga pencabutan izin.

Kebijakan registrasi kartu seluler ini mendapat respons yang beragam. Sebagian pihak setuju mengingat selama ini ada sejumlah kasus kejahatan yang dalam operasinya melibatkan penggunaan banyak nomor seluler untuk melakukan penipuan. Tanpa identitas yang melekat kepada nomor seluler, siapa saja memang bisa dengan mudah mengganti nomor selulernya. Namun, sebagian pihak yang lain menilai bahwa tujuan melindungi pelanggan dalam kebijakan registrasi ini patut dipertanyakan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu didiskusikan terkait kebijakan registrasi ini. Pertama, perlindungan data pribadi pengguna layanan seluler. Poin ini menjadi penting mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang melindungi privasi warga negara. Tanpa aturan yang jelas, kebijakan registrasi berbasis NIK dan KK ini akan memosisikan para pelanggan dalam posisi yang rentan. Alih-alih melindungi, kebijakan registrasi ini bisa berpontensi merugikan para pelanggan karena data pribadinya bisa diakses oleh berbagai pihak.

Terkait dengan poin pertama, poin kedua adalah soal tidak adanya jaminan bahwa pihak operator atau penyedia jasa layanan seluler tidak akan mengakses data pribadi pelanggan. Faktanya, saat ini hampir semua nomer seluler telah dimanfaatkan operator dan rekanannya untuk mengirim berbagai informasi komersial tanpa persetujuan dari pelanggan.

Selanjutnya, poin ketiga menyangkut soal validitas data penduduk dalam database NIK dan KK Ditjen Dukcapil. Data penduduk yang tersimpan di lembaga negara selama ini kerap tidak cocok dengan data di lapangan. Faktanya, setiap tahun, kita masih saja mendapati berita di media terkait bagaimana kekacauan dalam proses penyaluran bantuan langsung kepada warga karena data yang dijadikan acuan tidak valid. Misalnya, warga yang mestinya berhak mendapat bantuan malah tidak terdata, sementara warga yang masuk dalam data ternyata sudah meninggal dunia. Masalah kevalidan data sebagai syarat registrasi kartu seluler ini akan menjadi kian kompleks jika diterapkan pada warga yang selama ini tidak terjangkau akses pencatatan sipil.

Melihat berbagai persoalan tersebut, CRI akan menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti”. Diskusi akan berlangsung pada Sabtu, 28 Oktober 2017 pukul 09.00-selesai di Ruang Ballroom III Hotel UNY, Yogyakarta. Akan hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Dr. Sinta Dewi Rosadi SH., LL. M (Ketua Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Heru Tjatur (CTO Kumparan) dan Ir. Rony Primanto, MT (Kepala Dinas Kominfo DIY) serta Idha Saraswati¬† (CRI) sebagai moderator.

Diskusi ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan terkait apa sebenarnya urgensi registrasi kartu seluler (simcard) dalam konteks perlindungan hak- hak warga, serta bagaimana sebenarnya solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk mengelola kebijakan layanan seluler tanpa mengorbankan keamanan warga. (ISW)

You may also like...