Cita-cita negara kesejahteraan adalah menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Memang, dalam strategi pembangunan ini peran negara sebagai pewujud state-led development adalah utama. Namun, oleh karena itu, peran masyarakat akar rumput melalui pendekatan bottom-up menjadi sangat penting, utamanya untuk membangun kapabilitas bersama; dari tingkat lokal hingga nasional. Perjalanan Indonesia sebagai negara bangsa menunjukkan bahwa cita-cita yang dilandaskan adalah mewujudkan negara kesejahteraan, seperti yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dalam perkembangannya, justru Indonesia menerapkan strategi pembangunan neoliberal. Terlebih pascakrisis moneter sepuluh tahun silam, Indonesia makin terjerumus ke dalam praktik pembangunan yang berlandaskan mekanisme pasar (market-driven development). Berbagai program deregulasi, privatisasi, hingga liberalisasi perdagangan dan keuangan menjadi konsekuensi logis yang harus dijalani. Dampaknya, terbentuklah dua kutub berlawanan, yakni kutub kaum minoritas yang pemenang dan untung (yakni para pelaku pasar dan elit tertentu) dan kutub kaum kalah atau pecundang (yakni kelompok miskin yang semakin bertambah).

Pada saat yang sama, krisis ekonomi dan politik yang berkelanjutan pun mendorong isu otonomi daerah ke puncak agenda nasional. Provinsi-provinsi yang kaya akan sumberdaya alam (sekitar 7 dari 33 provinsi) ingin mendapatkan bagian dari eksploitasi kekayaan alam masing-masing yang lebih banyak. Konsekuensinya, alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi-provinsi lain yang lebih miskin akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, mau tidak mau, setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi yang efisien dan kompetitif untuk meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakatnya tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaannya. Tantangannya masih cukup berat karena pemerintah dan masyarakat masih menghadapi birokrasi perencanaan pembangunan yang top-down serta layanan birokrasi yang korup dan tak terkoordinasi baik.

Hal terpenting saat ini adalah bagaimana mewujudkan pembangunan yang sejati dalam rangka perbaikan harkat dan martabat warga negara. Beberapa negara di Asia Timur yang berkembang baik pembangunannya dengan menunjukkan sikap tidak tunduk dan menerapkan kebijakan neoliberal secara mentah-mentah harus dijadikan bekal pembelajaran. Agar mampu bertahan dan mandiri dari “gempuran” nafsu penguasaan kaum kolonial dan imperialis, maka harus menjadi negara dengan masyarakatnya yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan adalah suatu upaya untuk membangun kapabilitas nasional. Kapabilitas nasional yang terbangun baik akan mewujudkan sebuah bangsa yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Untuk mewujudkan kapabilitas di aras nasional, kapabilitas di masing-masing aras lokal menjadi langkah awal.

Kecakapan dan transparansi birokrasi akan memperbaiki sisi korup dan ketidakteraturan koordinasi pemerintahan. Transparansi pun akan terbangun jika ada perwakilan yang absah (terlegitimasi) dari masyarakat sipil dalam wadah pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan urusan publik di daerah. Masyarakat pun akan mungkin untuk “menekan” pemerintahan di daerah untuk menyediakan layanan birokrasi yang efisien dan terkoordinasi dengan adanya perwakilan yang absah dari kalangan masyarakat sipil dan dunia usaha.

Pewujudan penyelenggaraan pemerintahan secara bottom-up akan menjadikan urusan publik harus selalu dikelola dengan mempertimbangan situasi, kondisi, dan kebutuhan setempat. Dalam hal ini kelompok masyarakat sipil lokal akan menemukan perannya untuk merumuskan kondisi dan kebutuhan setempat. Peran itu, sedikit banyak telah disadari oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Nusantara. Namun, ternyata, pada sisi yang lain kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia belum tentu mampu sadar bagaimana langkah tepat guna yang bisa dilakukan untuk merumuskan kondisi dan kebutuhan setempat tersebut. Pada satu keadaan, masyarakat memiliki banyak pengetahuan akan potensi sumberdaya yang ada di sekitarnya. Bahkan, kadang, telah muncul pula komunikasi dalam rangka mempertukarkan pengetahuan akan potensi dan sumberdaya itu sendiri di antara kelompok masyarakat. Namun, kecenderungan yang terjadi selama ini adalah geliat setiap kelompok yang masih sibuk sendiri tanpa mampu berbagi dengan baik dengan kelompok yang lain, sehingga tidak cukup efisien dan optimal untuk mampu membangun kapabilitas bersama yang kuat.

Keadaan tersebut menjadi hal utama yang akan coba dibahas lebih dalam dalam diskusi singkat ini. Rumusan penting yang dituju sebagai hasil akhir dari diskusi ini nantinya akan meliputi:

1. Langkah-langkah tepat guna bagi kelompok masyarakat sipil untuk merumuskan pengetahuan tentang potensi kondisi dan kebutuhan setempat.
2. Langkah-langkah mengomunikasikan pengetahuan, baik di dalam masing-masing kelompok masyarakat (intern) maupun antar kelompok masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
3. Langkah-langkah untuk memfasilitasi pengembangan kapabilitas kolektif masyarakat sipil dengan berlandaskan pada dua langkah di atas (perumusan dan pengomunikasian pengetahuan).

Catatan tujuan diskusi:
Secara khusus, diskusi ini ditujukan sebagai upaya pengayaan pemahaman atas potensi kapabilitas kolektif yang ada di masyarakat bagi para pegiat Combine dan jaringan kerjanya. Dari diskusi ini, diharapkan para pegiat Combine mampu memahami dan memetakan kondisi serta potensi yang dimiliki atau dihadapi oleh masyarakat. Juga mampu paham akan strategi kebudayaan yang selama ini digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk mengelola dan mengomunikasikan potensi-potensi yang dimilikinya, baik bagi internal kelompok maupun antar kelompok masyarakat. Jadi, dengan pemahaman tersebut, Combine ke depan diharapkan akan mampu menempatkan dan mengarahkan diri secara tepat sebagai sebuah institusi sumberdaya dalam rangka penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia melalui pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

Diskusi ini akan diadakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 16 September 2008
Pukul : 15.30 – 17.30 WIB
Tempat : V-Art Gallery Cafe Jl. Laksda Adisucipto No. 165 Yogyakarta
Pembicara :

• Didi Sugandi (Lawang Tani, anggota Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara)
• Idaman Andarmosoko (Konsultan Manajemen dan Fasilitator Profesional)

Peserta : pegiat COMBINE Resource Institution dan jaringan kerjanya

*Usai diskusi dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama.

Konfirmasi kehadiran:
Elanto Wijoyono
Knowledge Management Officer
Combine Resource Institution
e-mail: joyo@combine.or.id
HP: +62 815 7865 8586
URL: http://combine.or.id